Depok, 19 Mei 2020 – Sebagai bagian dari visi dan misi kami untuk berkontribusi kepada masyarakat umum melalui output kajian dan penelitian berkualitas serta respons kami terhadap pandemi novel Coronavirus, Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia menyelenggarakan webinar bertemakan “Through Covid-19 and Beyond: Memperluas Jaring Pengaman Sosial untuk Kelas Menengah ke Bawah di Indonesia” pada hari Selasa, 19 Mei 2020 yang diselenggarakan melalui platform telekonferensi Zoom serta disiarkan secara langsung di YouTube Kanopi FEB UI.

Pemilihan tema dilatarbelakangi oleh kesadaran Kanopi FEB UI bahwa negara memiliki kewajiban mengatur kekayaan negara untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dalam masa sulit seperti pandemi saat ini. Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah di Indonesia telah memaksa sebagian besar masyarakat untuk bekerja dari rumah atau bahkan kehilangan pekerjaannya. Agar Indonesia dapat menghindari dampak yang lebih buruk dan berkepanjangan, pemerintah telah berusaha untuk mencari solusi yang sistematis dan tepat sasaran dengan melalui program jaringan pengaman sosial (social safety net). Untuk membahas hal tersebut, Kanopi FEB UI mengundang Bapak Muhamad Chatib Basri sebagai ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan RI serta Bapak Suahasil Nazara dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Keuangan RI.

1. Sesi I (Muhammad Chatib Basri)

Bapak Chatib Basri menjadi pembicara pertama dalam webinar ini dengan subtema

“Urgensi Perluasan Jaring Pengaman Sosial”. Dr. Basri memulai dengan gambaran COVID-19 bagi ekonomi Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa fenomena COVID-19 ini berbeda dengan fenomena lain, seperti GFC 2008, Taper Tantrum 2013, dan AFC 1998. Masalah COVID-19 secara teoritis adalah terjadinya demand and supply shock.

Beliau menilai permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara yang tradisional, seperti pump-priming policy, unlimited quantitative easing, dan policy response yang hanya mendorong satu sektor semata. Dr. Chatib menilai bahwa kebijakan fiskal harus berfokus pada pemberian lifeline pada bisnis, social protection, dan dana kesehatan. Alasannya, jika bisnis tidak berjalan, maka bank akan berhenti memberikan pinjaman. Konsekuensinya akan sangat berat bagi sektor perbankan.

Dr. Basri juga mengungkapkan bahwa tidak ada trade-off antara kesehatan dan ekonomi. Beliau menilai bahwa untuk mendorong kesehatan, maka ekonomi juga harus dijaga. Dengan diterapkannya social distancing, Dr. Basri mengatakan bahwa social protection perlu untuk diberikan kepada masyarakat yang stay at home. Sasarannya juga perlu untuk ditinjau ulang dengan memasukkan faktor efek pada kelas menengah.

Dr. Basri juga melihat bahwa Kartu Prakerja sebagai satu instrumen yang bisa mengungkap masyarakat yang sesungguhnya memerlukan bantuan sosial. Meski banyak dikritik, tetapi kebijakan satu ini akan tetap menarik masyarakat yang putus asa dan sangat membutuhkan uang untuk mengikuti pelatihan sekalipun pelatihannya tidak berguna karena yang lebih penting bagi masyarakat yang membutuhkan adalah uangnya. Selain itu, model identifikasi bisa dilihat dari kepemilikan SIM Card, dimana sesuai data Susenas BPS. mayoritas masyarakat Indonesia sudah menggunakan handphone. Kemudian bisa dicek berapa kuantitas aktivitas ekonomi, seperti pembelian pulsa, kuota, dll.

Kemudian Dr. Basri juga menyoroti kemungkinan commodity-based program, yakni program yang didasarkan pada pemahaman bahwa yang mengetahui kondisi sosio-ekonomi masyarakat di suatu wilayah adalah masyarakat di wilayah itu sendiri. Dengan demikian, program dapat disalurkan melalui RT dan RW yang memilih siapa yang layak mendapat bantuan. Di kasus tertentu, akan ada orang yang datang ke ketua RT untuk meminta bantuan tersebut, tetapi hal tersebut tidak jadi masalah karena semua orang terkena dampak pandemi.

Beliau menjelaskan bahwa opsi-opsi kebijakan tersebut memiliki banyak celah, tetapi celah-celah yang ada bisa terus diperbaiki.

2. Sesi II (Prof. Suahasil Nazara)

Prof. Suahasil Nazara menjadi pembicara kedua dengan subtema “Kemampuan Fiskal Indonesia dalam Memperluas Jaring Pengaman Sosial”. Prof. Suahasil memulai presentasinya dengan menjelaskan cara pandang pemerintah sejak awal Januari hingga saat ini. Beliau memaparkan bahwa ketika memasuki tahun 2020, pemerintah optimis bahwa perekonomian akan lebih baik dibanding tahun 2019.

Ketika pemerintah Republik Rakyat Tiongkok meneruskan masa libur Imlek yang kemudian diikuti oleh lockdown di kota Wuhan, pemerintah berpikir bahwa masalah Coronavirus akan ini akan mampu diselesaikan di Tiongkok. Akan tetapi, pemerintah kemudian menyadari bahwa hal tersebut tidak benar seiring dengan munculnya kasus di Indonesia. Sehingga, outbreak Coronavirus merupakan krisis kesehatan yang menimbulkan masalah sosial. Untuk menghentikan penyebaran, aktivitas ekonomi harus dihentikan. Maka, konsumsi dan investasi serta rantai nilai global (global value chain) terganggu. Apabila hal ini berlanjut, maka akan terjadi masalah yang berkepanjangan dan harus segera diputus.

Prof. Suahasil kembali melanjutkan pemaparan dengan mengungkapkan penurunan ekonomi yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Pemerintah saat ini telah dan selalu membuat skenario mengenai pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Namun, beliau menyampaikan bahwa saat ini tidak ada yang pasti, sehingga yang diperlukan adalah fleksibilitas APBN.

Prof. Suahasil kembali mengungkapkan bahwa situasi yang serba tidak pasti ini membuat pemerintah melancarkan beberapa strategi yang berbeda sejak Januari – Maret. Dimulai dari stimulus pariwisata yang didasarkan pada prediksi bahwa permasalahan dapat diselesaikan oleh pemerintah RRT, kemudian pengurangan hambatan dagang, hingga melakukan upaya untuk meningkatkan fleksibilitas APBN. Situasi saat ini membutuhkan 641 triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi, sehingga defisit yang sebelumnya diperkirakan berada pada angka 300 triliun melonjak menjadi 1.028 triliun.

Selanjutnya, Prof. Suahasil membahas rencana pemerintah mengenai dukungan fiskal untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Beliau menyampaikan bahwa ada dua kelompok yang diperhatikan. Pertama adalah kelompok rumah tangga dengan menyalurkan PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja) yang nilainya mencapai 65 triliun dan naik menjadi 170 triliun.

Kedua adalah UMKM yang diberi stimulus sebesar 34,15 triliun dengan sasaran 60,67 juta rekening. Stimulus dilakukan pada BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan dengan memberikan subsidi bunga dengan tujuan mendorong mereka untuk melakukan relaksasi kredit. Anggaran yang disiapkan sebesar 27 triliun ditambah subsidi bunga KUR, KUM, Mekar, Pegadaian yang totalnya 6,4 triliun. Total 34,15 triliun kepada UMKM dengan total penundaan pokok sebesar 285 triliun dan total saldo pinjaman (outstanding credit) penerima bunga sebesar 1.601,7 triliun.

Bagian terakhir, Prof. Suahasil menyampaikan mengenai sumber pembiayaan APBN di era Pandemi. Pertama adalah dari non-utang, seperti Dana Abadi, SILPA, dana di BI, dll. Kedua adalah pinjaman yang fleksibel, misalnya dari ADB, WB, pinjaman tak mengikat, di mana bunganya murah. Ketiga, dari utang SBN, untuk kebutuhan pemulihan. Beliau menilai utang adalah alat yang mengambil resource di masa depan, karena generasi berikutnya yang harus melunasi, sehingga akan dikelola dengan hati – hati.

3. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

• Helicopter Money (HM) & Quantitative Easing (QE)

Dr. Chatib Basri → Menurut Dr. Basri, QE & HM adalah kedua hal yang berbeda. QE merupakan aktivitas membeli Bank Sentral dalam membeli bonds dari primary dealers, sehingga money supply akan meningkat. Namun karena disimpan dalam reserve, maka pertambahan MS tidak terlalu besar.. Helicopter Money merupakan penambahan uang kartal dan diberikan dalam bentuk bantuan sosial. Namun karena COVID-19 juga timbul supply shock, maka HM bisa menimbulkan inflasi.

• Universal Basic Income

Dr. Chatib Basri → Menurut Dr. Basri, UBI itu ideal untuk dilakukan. Namun, beliau menyampaikan harus melihat kapasitas dan ruang fiskalnya juga. Dengan global bond yang banyak, justru akan meningkatkan crowding-out effect dan investasi akan menurun. Persoalan kunci ada di financing.

Prof. Suahasil Nazara → Menurut Prof. Suahasil, UBI merupakan konsep UBI perlu untuk ditetapkan lebih dari garis kemiskinan, yang membutuhkan data, resources, dan kemampuan untuk mengassess itu. Saat ini pemerintah menggunakan konsep yaitu menaikkan garis income, sehingga gap dengan garis kemiskinan semakin kecil. Namun garis kemiskinan ini juga sangat dinamis, dan kondisi masyarakat Indonesia masih sangat banyak yang berada di sekitar garis kemiskinan (rentan miskin).

• Proses Pencairan Stimulus Fiskal

Prof. Suahasil Nazara → Prof Suahasil menyampaikan bahwa stimulus pasti cair karena ditunggu masyarakat. Beliau juga menyampaikan bahwa APBN harus siap dalam kondisi Pandemi yang berkepanjangan ini. Meskipun ada restrukturisasi APBN 2020, dari belanja pegawai  menjadi belanja barang dan bansos, Prof. Suahasil juga menyampaikan bahwa proses pencairan stimulus akan berlangsung dengan cepat.

• Jenis Utang untuk Pembiayaan Defisit APBN

Prof. Suahasil Nazara → Prof. Suahasil menyampaikan bahwa hutang APBN dilakukan dengan menerbitkan SBN. Beliau mengungkapkan bahwa utang dilakukan dengan prinsip kepercayaan. Hal yang dilakukan untuk mengatur utang adalah dari segi alokasi mata uang, tenor, dan sifat utang. Segi alokasi mata uang saat ini dapat dilihat bahwa hutang mata uang asing 30% dan 60% dengan rupiah. Pengaturan tenor juga penting agar tidak jatuh tempo di satu waktu sehingga masih manageable. Untuk sifat utang, pemerintah mengusahakan utang yang bersifat ritel. Poin utamanya adalah trustworthy.

• Prediksi Ekonomi setelah Pelonggaran PSBB

Dr. Chatib Basri → Dr. Basri mengatakan bahwa prediksi ekonomi akan sangat bergantung pada banyak hal. Namun, beliau merujuk pada kasus Spanish Flu tahun 1918, dimana terjadi W-shaped karena ada second wave. Ia menilai V-shaped, W-shaped, atau U-shaped sangat tergantung dari kedalaman pelemahan ekonomi yang terjadi, kapan vaksin akan ditemukan, serta bagaimana efektivitas dari social distancing. Implikasi ekonomi akan sangat terimbas dari seberapa buruk krisis kesehatan yang terjadi.

Tentang Kanopi FEB UI

Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (Kanopi) FEB UI adalah organisasi yang berorientasi pada diskusi, kajian, dan penelitian yang mengacu pada bidang ekonomi dan sosial di Indonesia dan dunia baik secara makro maupun mikro.

Selain itu, Kanopi FEB UI juga memiliki fungsi sebagai himpunan mahasiswa program studi Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.