Monthly Economic Discussion, atau yang akrab disebut sebagai MEcD, merupakan program kerja rutin yang dilaksanakan oleh Divisi Kajian Kanopi yang dilaksanakan sekali setiap bulan demi membahas isu – isu ekonomi terkini. Program kerja ini dilaksanakan demi menjadi salah satu sarana bagi peserta diskusi untuk berdiskusi mengenai isu – isu ekonomi yang sedang hangat dibahas. Kegiatan ini diawali dengan penyaji yang menyampaikan materi dan pemicu diskusi, kemudian dibentuk FGD yang terdiri atas peserta – peserta dan seorang moderator yang berasal dari Divisi Kajian Kanopi. Setelah berdiskusi dalam FGD, peserta yang ditunjuk sebagai presenter dalam FGD tersebut menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka dalam forum.

Tema yang diangkat dalam MEcD kali ini adalah “The Panama Papers” yang menjadi salah satu isu ekonomi terhangat di bulan April. Kegiatan ini dilaksanakan di Selasar Muamalat, Gedung B FEB UI dan dimulai pada pukul 18.45 – 20.15. Monthly Economic Discussion ini dihadiri oleh puluhan mahasiswa FEB UI.

Isu pertama yang dibahas dalam MEcD bulan ini adalah bagaimana skandal Panama Papers mempengaruhi persepsi publik terhadap politisi. Dari hasil diskusi, muncul beberapa kesimpulan. Pertama adalah publik akan memiliki persepsi yang buruk terhadap pejabat tinggi yang melakukan penghindaran pajak, mengingat hal tersebut tidak adil bagi wajib pajak yang taat. Publik juga akan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap pejabat yang terlibat dalam skandal, terutama terkait solusi yang diberikan.

Khusus untuk kasus Indonesia, mengingat kasus korupsi cukup melekat dengan kehidupan pejabat public, kepercayaan publik juga akan menurun, terutama terhadap institusi-institusi pemerintahan. Dari hasil diskusi, salah satu penyebab munculnya skandal ini adalah lemahnya institusi dan birokrasi untuk sistem perpajakan yang tidak efisien. Kedepannya, diharapkan Indonesia dapat memperbaiki sistem birokrasi agar tercipta sebuah sistem perpajakan yang lebih baik. Kebijakan tax amnesty yang baru diluncurkan pemerintah juga dapat menurunkan kepercayaan public, terutama wajib pajak yang taat, dalam jangka panjang, meskipun dalam jangka pendek kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Isu lain yang juga dibahas dalam MEcD kali ini adalah apakah Indonesia dapat menerapkan kebijakan yang serupa dengan India atau Amerika, mengingat keduanya memiliki kebijakan perpajakan yang cukup efektif. Untuk masalah pengenaan pajak secara berlapis, Indonesia dinilai belum bisa menerapkan sistem perpajakan yang serupa dengan negara Tax Haven, yakni hanya satu kali pengenaan pajak. Alasannya adalah kualitas institusi pemerintah yang masih lemah dan korupsi yang terus menjangkit.

Kebijakan pemerintah India untuk membatasi capital outflow dari tiap individu (maksimal $250,000 untuk alasan apapun) dirasa juga cukup sulit untuk direplikasi oleh Indonesia. Hal ini disebabkan oleh lemahnya basis data yang dimiliki pemerintah, sehingga sulit untuk menentukan berapa capital outflow dari masing-masing individu. Akan tetapi, dibandingkan kebijakan perpajakan di Amerika, kebijakan perpajakan India dirasa lebih mungkin diterapkan di Indonesia, dengan satu catatan – perlu ada tindakan pencegahan terhadap aksi suap yang dilakukan dengan tujuan mencari celah dalam kebijakan yang sifatnya restriktif.