Expert Discussion merupakan salah satu kegiatan rutin yang diadakan oleh Divisi Kajian Kanopi, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia. Kegiatan ini diadakan dalam rangka membangun wawasan mahasiswa ilmu ekonomi FEB UI, terutama angkatan 2013 dan anggota Divisi Kajian Kanopi. Diskusi ini diadakan dengan mengundang pembicara yang merupakan seorang ahli yang memiliki kompetensi dan kapabilitas pada bidang yang terkait dengan tema.

Kegiatan Expert Discussion pada bulan April 2017 ini membahas tentang segala kemungkinan terkait tantangan, peluang, serta perencanaan kebijakan pembangunan kawasan urban. Hal ini menjadi penting mengingat arus urbanisasi di Indonesia terus meningkat dan menjadi salah satu  yang paling tinggi  di Asia. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap tertinggal dibanding negara Asia lainnya seperti India, China dan Thailand.

Sesi pemaparan

Topik ini sangat pas dengan momen politik di Indonesia—pilkada. Menurut saya ini sangat penting karena kita baru saja menyelesaikan pilkada di salah satu megacity di Indonesia.

Kenapa penting? Ini adalah isu yang akan menjadi bagian dari kita semua, akan menjadi bagian dari millenials dan juga anak cucu kita.

Yang kemarin kita pilih adalah pemimpin utnuk kota terbesar keempat di dunia.

Jakarta tidak berbeda dengan Rio, Berlin, Tokyo, New York. Ekspektasi saya jika kita ingin melihat persoalan di Jakarta, tidak ada bedanya dengan kota2 tersebut. Jangan disamakan dengan mengurus Tasikmalaya, Cianjur, dll. Kita harus apple to apple dalam membandingkan.

Di sini saya berbicara sebagai Ketua IAP. IAP adalah organisasi praktisi yang berhubungan dengan pembangunan kota dan wilayah.

Permasalahan kita adalah konflik ruang. Asal muasalnya adalah kepentingan. Konflik kepentingan untuk menguasai lahan dan kebutuhan untuk menguasai lahan untuk kepentingan masing-masing. Reklamasi adalah contoh konflik kepentingan yang paling gamblang, menunjukkan perselisihan antara bisnis dengan publik.

Fenomena global lain yang jadi masalah adalah New Urban Agenda (NUA). Meaning, dunia akan memmiliki agenda ke arah mana pembangunan kota-kota mereka diarahkan. Indonesia meratifikasi NUA ini.

Topik yang menjadi kian penting adalah Kebangkitan Kota Menengah di Indonesia. 53% populasi menghuni kawasan perkotaan. Populasi urban berkontirbusi pada 70% pada global GDP. It is too important to neglect. Kota menengah akan menjadi motor pertumbuhan. Akan tetapi, inovasi akan tumbuh di megacities.

Coastal area dipenuhi oleh major city. Our major cities are prone to climate change. Reseilience dari kota itu kan menjadi isu penting di berbagai belahan dunia.

Urbanisasi tidka hanya perpindahan orang dari desa ke kota tapi juga perubahan desa menjadi kota. Urbanisasi dalam hal ini perubahan segi budaya, teknologi, dan aktivitas sosialnya.

Permasalahan di wilayah urban di dunia itu sama saja. Poverty, accsess for water, equality, transportation dan semuanya terakumulasi dalam konflik ruang. Jakarta menjadi kota dengan aglomerasi terbesar keempat di dunia. Oleh karena itu, Jakarta akan mengalami permasalahan2 yang juga sudah terjadi di megacity lainnya. Contohnya mass rapid transport. Jutaan orang commute setiap hari ke Jakarta. Hal inilah yang kami lakukan sebagai urban palnners.

Kalau kita berbicara mengenai new urban agenda, berarti kita bicara tentang bagaimana mewujudkan livable city. Livabel city biasanya hanya terjadi di tiga region: skandanivia, australia and new zealand, dan canada.

Perubahan paradigma kota layak huni. Bukan hanya mewujudkan kota yang adil tapi juga mewujudkan kota yang livable, healthy, attractive, happy, low carbon.

Berangkat dari alasan tersebut, kota-kota akan mencari competitive advantage nya masing-masing.  Kota akan mulai memikirkan fungsi dan peran kota itu diarahkan.

Apa yang terjadi di Indonesia? 60 juta transformasi urban, 70 juta kelas menengah baru, 22 metropolitan, dan tumbuhnya 100 kota baru. Ini angka yang sangat besar dan tugas kita memikirkan bagaimana me-manage ini?

Lalu, apa tantangannya?

1. Akses terhadap air bersih

Orang miskin membayar untuk air bersih lebih banyak dibanding orang kaya

2. Road
3. Power
4. Seaport

Bagaimana deal dengan hal tersebut?

Infrastruktur menjadi isu paling penting. Semua permasalahan tersbut berkiatan dengan semua permalahan yang terjadi. Untuk itu, Indonesia perlu mengeluarkan 5000 triliun hingga 2019 untuk dialkokaiskan thd pembangunan infrastruktur. APBN hanya menyumbang 20% dari total tersebut. Lalu bagaimana solusinya? Gencarkan Public Private Partnership.

Bagaimana arah pembangunan?

• kota kita harus menciptakan nilai tambah
• prioritisasi
• jadikan sebagai skenario pembangunan

Bagaimana menumbuhkannya?

• militansi warga kota
• membentuk kontrak politik dengan warga (Makassar sukses melakukannya)

Tantangannya apa?

• skala dan waktu
• penataan kawasan dan sistem regional
• konektivitas
• infrastruktur

Setiap kota di Indonesia diatur dalam satu undang-undang. Permasalahannya adalah, aturan ini seragam untuk setiap kota padahal permasalahan yang dihadapi beragam.

Sesi Diskusi

Ratih: Apa permasalahan dalam PPP?

Kalau kita bicara PPP, itu tidak boleh dilihat sebagai swasta mengerjakan infrastruktur untuk pemerintah. Tapi, pemerintah mengajak swasta untuk membantu mereka dalam menyediakan infrastruktur dasar. Permalasahannya adalah, infrastruktur dasar tersebut tidak financially profitable. Sehingga, pemerintah perlu menyediakan insentif dengan swasta. Pada dasarnya, PPP adalah praktik berbagai risiko. Selain itu, perundangan kita belum cukup mampu untuk mengelola permasalahan yang terkait public-private partnership ini.

Nicko: Sulit mengakses data, Apakah IAP menyediakan data?

Di Indonesia memang sulit mengakses data, apalagi data yang disediakan oleh pemerintah biasanya memiliki kualitas yang cenderung lemah. Swasta justru memiliki kualitas data yang elbih baik, tapi jumlah dan aksesibilitasnya terbatas.

Hendro:

Tidak boleh melihat persoalan Jakarta sama dengan persoalan kota-kota kecil lainnya. Mengatur Jakarta hampir sama kompleks nya dengan mengatur kota-kota besar lainnya di dunia. Secara geopolitik dan secara ekonomi, Jakarta adalah ibu kotanya ASEAN—region dengan populasi hampi 700 juta jiwa. Untuk itu, kita lah yang menentukan apakah Jakarta akan menjadi market atau productive.

Livability sebuah kota dapat diwujudkan dengan me-manage transportasinya. Kedua, meningkatkan utility atau kebutuhan masyarakat terkait hak-haknya seperti air bersih dan listrik. Ketiga, mencapai healthy and green environment.

Jakarta juga harus menemukan fokus competitiveness-nya. Jakarta juga harus meningkatkan resiliensi terhadap climate change.